Pelayanan Kesehatan Anak meliputi Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah dan Remaja

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

1. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Bayi menerima Rekam Medis Pasien.
2. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Bayi memanggil pasien sesuai urutan kedatangan.
3. Petugas memberikan informed consent pelayanan Kesehatan bayi.
4. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Bayi melakukan anamnesa.
5. Petugas mengarahkan pasien yang membutuhkan pemriksaan darah ke laboratorium.
6. Setelah selesai pemeriksaan laboratorium, petugas mencatat hasil pemeriksaan laboratorium ke dalam buku KIA dan Rekam Medis.
7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada dokter penanggungjawab Kesehatan bayi untuk peresepan dan konsultasi dengan dokter jaga.
8. Petugas mengarahkan pasien yang membutuhkan kolaborasi pelayanan terintegrasi dengan unit pelayanan lain sesuai kebutuhan pasien atas saran dari dokter jaga.
9. Petugas melakukan dokumentasi pelayanan KIA pada rekam medis dan  buku register.

1. Jika Pasien Menggunakan JKN maka pelayanan gratis.
2. Jika Pasien Umum diarahkan ke kasir sesuai Perda Retribusi yang berlaku

Pemeriksaan kesehatan anak meliputi

1. Pelayanan Kesehatan Bayi
2. Pelayanan Kesehatan Balita,
3. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah
4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah
5. Pelayanan Kesehatan Remaja

1. Ruang Unit Pelayanan Kesehatan Anak
2. Instrumen ANC (Timbangan, Pengukur tinggi badan, Tensi, Metline, Doppler, Alat dan printer USG.)
3. APD.
4. Komputer
5. Printer
6. Telepon
7. RM, buku KIA, Resep, form pemeriksaan laborat, Rujukan Internal
8. Alat Tulis Kantor
9. Jaringan Internet
10. Berpenampilan menarik (senyum, salam,
    sapa, sopan dan santun);

1. Memiliki STR, SIKB yang masih berlaku.
2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimun dan informasi publik;
4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik;
5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
6. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
7. Mampu mengoperasikan komputer;
8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi P-Care.

1. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan melalui rapat periodik atau insidental.
2. Pengawasan dilakukan melalui pertemuan Mutu.
3. Pengawasan dilakukan melalui audit internal.

1. Secara langsung melalui nomor telepon (0281) 656286 atau nomor WhatsApp 0851-1715-4600
2. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Cilongok I
3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu :
   • Nomor WhatsApp dan SMS melalui 08112626116
   • Instagram yaitu @Aduan Banyumas
   • Facebook yaitu @ Aduan Banyumas
   • Twitter yaitu @ Aduan Banyumas
4. Melalui email dengan alamat puskesmas1cilongok@gmail.com
5. Melalui website puskesmas1cilongok.banyumaskab.go.id
6. Melalui instagram dengan alamat @puskesmas1cilongok
7. Melalui facebook dengan alamat Puskesmas Cilongok I

2 (dua) orang

1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya
2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun.

1. Unit Pelayanan KIA di Puskesmas mengacu pada pasien safety.
   • Ketepatan identifikasi pasien
   • Peningkatan komunikasi yang efektif
   • Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai
   • Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat operasi
   • Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
   • Pengurangan resiko pasien jatuh

1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.
2. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Rapat Mutu.
3. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan  melalui Rapat Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan RTM
4. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan